Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan. Tidak hanya bagi siswa sekolah, pemerintah daerah kini juga membuka peluang beasiswa hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3) bagi warga Jakarta.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas di Jakarta Timur, Kamis. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam membangun daya saing masyarakat Jakarta di masa depan.
Pramono menjelaskan bahwa salah satu perubahan penting pada masa kepemimpinannya adalah perluasan cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Jika sebelumnya bantuan pendidikan tersebut hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana (S1), kini penerima juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 hingga S3.
“Yang saya senang adalah untuk KJMU, kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya menjabat, saya izinkan untuk S2 dan S3,” ujar Pramono.
Ia menilai kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana akan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat keahlian, sekaligus menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Selain memperluas cakupan KJMU, Pemprov DKI juga terus mempertahankan program bantuan pendidikan bagi siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 707.477 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menjadi penerima manfaat KJP.
Sementara itu, jumlah penerima KJMU mencapai 15.825 mahasiswa. Salah satu perguruan tinggi dengan jumlah penerima terbanyak berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Menurut Pramono, besarnya jumlah penerima bantuan pendidikan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga tengah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI Jakarta yang direncanakan mulai beroperasi pada 2027. Program ini akan dikelola bersama pemerintah pusat untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri.
Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah menargetkan sekitar 50 hingga 75 mahasiswa dapat diberangkatkan untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas berkualitas di luar negeri.
Pramono menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan utama bagi calon penerima beasiswa LPDP DKI. Di antaranya memiliki KTP DKI Jakarta, telah diterima di perguruan tinggi bereputasi, serta berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga bantuan pendidikan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain menghadirkan program beasiswa, Pemprov DKI juga melanjutkan kebijakan pemutihan ijazah bagi warga yang dokumen pendidikannya masih tertahan akibat tunggakan administrasi maupun biaya sekolah.
Program yang dijalankan bersama Baznas (BAZIS) DKI Jakarta tersebut telah membantu membebaskan sekitar 6.200 ijazah pada tahun lalu. Tahun ini, pemerintah menargetkan jumlah yang hampir sama dapat diselesaikan dengan mengambil alih penyelesaian kewajiban administrasi sehingga ijazah dapat kembali kepada pemiliknya.
Di sisi lain, Pramono menilai berbagai program pendidikan tersebut tetap berjalan seiring dengan kondisi ekonomi Jakarta yang menunjukkan kinerja positif. Ia menyebut kontribusi Jakarta terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 16,67 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen.
Meski menghadapi tantangan berupa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov DKI memastikan program pembangunan, termasuk sektor pendidikan, tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menciptakan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus melahirkan generasi Jakarta yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
