ENDE – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sempat menuai perhatian publik karena dituding berdampak pada sebagian area Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gibran mengingatkan pemerintah desa agar lebih cermat dalam menentukan lokasi pembangunan agar tidak merugikan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke SDN Wolomoni, Kamis (19/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kajian yang matang sebelum menentukan titik pembangunan koperasi desa, termasuk memperhatikan dampaknya terhadap fasilitas umum maupun pelaku usaha di sekitar.
“Makanya Pak Kades, Pak Bupati diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana, apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” ujar Gibran dalam video kunjungan yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden RI, Jumat (19/6/2026).
Menurut Gibran, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya mampu melengkapi ekosistem ekonomi masyarakat, bukan justru memunculkan persoalan baru. Ia meminta pemerintah daerah dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses penentuan lokasi pembangunan agar seluruh pihak dapat memperoleh manfaat.
Selain itu, Gibran juga mengingatkan agar keberadaan koperasi tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun toko-toko kelontong milik warga. Ia menilai seluruh elemen ekonomi desa seharusnya saling mendukung dan berkembang bersama.
“Tolong dalam penentuan titiknya bisa dikaji benar dan didiskusikan dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak dan jangan sampai ada yang dirugikan,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Ende, Gibran sebelumnya meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Ndona. Di hadapan para guru dan orang tua siswa, ia menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut selama masa libur sekolah.
Menurutnya, masukan dari masyarakat, khususnya orang tua murid, menjadi salah satu bahan penting untuk menyempurnakan tata kelola program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Gibran menilai pelaksanaan MBG perlu dibuat lebih efisien dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.
Ia menyebut program tersebut dapat membuka ruang partisipasi bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM sekitar sekolah, pondok pesantren, gereja, sekolah kejuruan bidang tata boga, kader PKK, hingga orang tua siswa.
“Saya kira masukan dari orang tua murid itu paling baik. Bukan hanya kantin sekolah, tetapi UMKM di sekitar sekolah juga bisa dilibatkan,” ujarnya.
