Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong transformasi penerima bantuan sosial (bansos) agar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu berperan sebagai pelaku usaha melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian keluarga penerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, Kemensos siap mendukung pengembangan KDKMP dengan mengajak para penerima bansos untuk bergabung sebagai anggota koperasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam koperasi akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas dibanding sekadar menerima bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Kemensos turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk aktif menjadi anggota KDKMP,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis.
Selain menjadi anggota, para penerima bansos juga didorong mengembangkan usaha melalui koperasi tersebut. Produk hasil usaha masyarakat nantinya diharapkan dapat dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga memiliki akses pasar yang lebih luas.
Menurut Gus Ipul, model pemberdayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat desa maupun kelurahan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi.
“Kami berharap penerima manfaat dapat menjual produk-produknya melalui KDKMP sehingga koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kemensos juga membuka peluang agar penyaluran bantuan sosial pada masa mendatang dilakukan melalui KDKMP. Skema tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya mengambil bantuan di koperasi, tetapi juga langsung memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok melalui unit usaha koperasi.
Program bantuan yang berpotensi disalurkan melalui mekanisme tersebut antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selama ini kedua program tersebut disalurkan melalui sistem transfer tunai kepada para penerima manfaat.
Meski demikian, pemerintah belum akan menerapkan skema tersebut secara menyeluruh. Saat ini Kemensos bersama Kementerian Koperasi masih melakukan uji coba di sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara nasional.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk layanan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan beroperasi di lingkungan KDKMP. Kehadiran layanan tersebut dinilai penting agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih mudah, aman, dan efisien.
“Sekarang sedang dicoba di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya siap, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun komoditasnya, KDKMP bisa berjalan,” tutur Gus Ipul.
Ia menegaskan, implementasi penyaluran bansos melalui koperasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah tidak ingin penerapan kebijakan dilakukan terburu-buru tanpa dukungan sarana dan sumber daya yang memadai.
Melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap ekosistem ekonomi lokal semakin berkembang. Di sisi lain, penerima bantuan sosial diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas usaha, sehingga secara bertahap mampu bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif.
